Stabilitas fiskal dinilai menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan investor dan menguatkan kembali pasar modal Indonesia di tengah sorotan lembaga pemeringkat global serta meningkatnya arus keluar modal.
Hal tersebut benang merah diskusi “Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s” yang digelar Universitas Paramadina pada Rabu (18/2/2026). Diskusi membahas dinamika dan tantangan pasar modal nasional di tengah sorotan lembaga pemeringkat global seperti MSCI dan Moody’s.
Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini dalam sambutannya mengatakan pasar modal merupakan koneksi utama antara modal keuangan domestik dan pasar keuangan global. Ia mengibaratkan pasar modal sebagai “bendungan besar” yang mampu mengairi berbagai sektor bisnis, sebagaimana APBN dan dana pensiun.
“Pasar modal adalah gerbang depan ekonomi yang sangat sensitif dan paling terregulasi. Jika ada gangguan, itu seperti kerang hijau yang menyerap polusi—menandakan lingkungan sedang sakit,” ujarnya.
Didik menilai momentum evaluasi MSCI menjadi sinyal penting bagi kesehatan pasar modal Indonesia. Ia menegaskan stabilitas makroekonomi dan kredibilitas pengelolaan APBN menjadi faktor krusial, karena pasar modal sangat responsif terhadap persepsi risiko fiskal dan kebijakan.
Menurut dia, banyak perusahaan rintisan yang berkembang berkat dukungan pasar modal, mencontohkan ekspansi bisnis digital seperti Gojek yang memperoleh akses pendanaan dari investor pasar modal. Namun, ia menekankan persoalan tata kelola dan pendalaman pasar (market deepening), termasuk penguatan investor domestik seperti asuransi dan dana pensiun, masih menjadi pekerjaan rumah.
Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Dr. Wijayanto Samirin menilai rilis MSCI hadir pada momentum yang kurang tepat, ketika portofolio investasi Indonesia tercatat negatif sepanjang 2025 hingga kuartal III-2026, dengan arus keluar mencapai sekitar 14 miliar dolar AS.
“Rilis tersebut membuat investor asing ragu masuk, sementara dari dalam negeri justru mempercepat arus keluar modal,” kata Wijayanto.
Ia menambahkan, penurunan outlook oleh Moody’s pada 5 Februari 2026 dipicu oleh aksi jual surat utang negara (sovereign selling). Ketika peringkat sovereign melemah, menurutnya, hampir seluruh aset finansial, termasuk saham korporasi, ikut terdampak karena peringkat perusahaan tidak mungkin melampaui peringkat negara.
Wijayanto juga menyoroti turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia dari 37 menjadi 34 serta persoalan prediktabilitas kebijakan dan risiko fiskal yang menjadi perhatian lembaga pemeringkat. Ia mengingatkan bahwa berbagai catatan tersebut sejatinya telah disampaikan para ekonom dalam beberapa tahun terakhir.
“Pasar modal adalah sektor dengan standar regulasi dan implementasi paling tinggi. Jika di sini bermasalah, besar kemungkinan sektor lain juga menghadapi persoalan yang lebih dalam,” ujarnya.
Di sisi lain, CEO Investortrust Primus Dorimulu menilai kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara umum berada di jalur yang tepat. Ia mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2025 mencapai 5,11 persen dan meningkat menjadi 5,39 persen secara tahunan (yoy).
Menurut Primus, masuknya Purbaya sebagai Menteri Keuangan membawa pendekatan baru, termasuk langkah injeksi dana ke perbankan untuk mendorong penyaluran kredit di tengah tantangan daya beli masyarakat.
Ia juga memaparkan sejumlah langkah reformasi yang ditempuh pemerintah dalam merespons evaluasi MSCI, antara lain peningkatan batas minimum kepemilikan saham publik (free float) menjadi 15 persen, transparansi ultimate beneficial ownership (UBO), penguatan penegakan hukum terhadap manipulasi pasar, hingga rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia guna memperkuat independensi dan tata kelola bursa.
Langkah lain meliputi revisi batas investasi asuransi dan dana pensiun di saham, peningkatan transparansi data oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia, penguatan tata kelola emiten, serta sinergi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan self-regulatory organization (SRO).
“Reformasi ini bertujuan memperkuat fondasi ekonomi nasional dan menjawab evaluasi lembaga internasional,” kata Primus.
Diskusi yang dimoderatori Dosen Magister Manajemen Universitas Paramadina M. Rosyid Jazuli itu menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola, konsistensi kebijakan, dan stabilitas fiskal menjadi kunci utama menjaga kepercayaan investor dan daya saing pasar modal Indonesia di tengah dinamika global.
SUMBER:RM.ID
