Pasar modal sering dipuji sebagai simbol ekonomi modern. Transparansi seharusnya menjadi standar dasar. Namun ada paradoks. Saat Indonesia ingin memperkuat pasar modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan, justru muncul keraguan tentang hal paling mendasar, yaitu siapa pemilik sebenarnya dari saham dan seberapa nyata saham itu beredar di publik. Ketika koreksi pasar memicu penghentian sementara perdagangan pada akhir Januari 2026, publik melihat sisi teknisnya, tetapi pasar global menangkap pesan yang sama, yaitu kualitas data kepemilikan dan integritas pembentukan harga.
Peringatan MSCI tentang kemungkinan penurunan status Indonesia dari emerging menjadi frontier perlu dibaca sebagai alarm serius. Status indeks bukan sekadar label. Bagi investor institusi, status indeks adalah rambu mandat investasi dan batas risiko. Jika status turun, sebagian dana bisa berkurang karena aturan portofolio, bukan karena emosi. Dampaknya menjalar dari harga saham ke biaya modal, lalu ke kemampuan ekspansi, penciptaan kerja, dan daya saing.
Banyak pihak menyebut kenaikan free float sebagai obat. Free float memang penting karena menunjukkan porsi saham yang tersedia untuk publik. Namun masalah muncul ketika free float hanya dibaca sebagai angka administratif. Free float yang terlihat memadai bisa tetap tidak sehat bila kepemilikan sesungguhnya terkonsentrasi, saling terkait, atau tersamarkan lewat nominee. Dalam kondisi seperti ini, saham tampak likuid di dokumen, tetapi tipis di pasar, sehingga harga mudah digerakkan dan sulit dipercaya.
Kebijakan yang mengejar target angka harus diuji secara kritis. Dorongan menaikkan ambang free float dapat memaksa emiten melakukan aksi korporasi yang biayanya nyata. Jika beban penyesuaian besar tetapi keterbukaan pemilik akhir tidak dibenahi, reformasi berisiko memindahkan masalah. Pasokan saham bertambah, tetapi kepercayaan tidak ikut naik. Tekanan memenuhi angka juga bisa melahirkan kepatuhan formal yang tidak memperbaiki kualitas pembentukan harga.
Reformasi pasar modal tidak bisa dipisahkan dari tata kelola ekonomi. Investor menilai konsistensi aturan, kualitas pengawasan, dan kepastian penegakan. Jika prediktabilitas kebijakan dianggap lemah, premi risiko naik. Dalam bahasa sederhana, bila aturan mudah berubah dan penindakan tidak tegas, investor meminta imbal hasil lebih tinggi. Akibatnya biaya pendanaan naik bagi perusahaan dan negara, lalu ruang fiskal dan ruang investasi ikut menyempit.
Arah reformasi yang lebih tepat adalah memindahkan fokus dari mengejar angka menuju mengejar keterbacaan. Transparansi pemilik manfaat akhir harus menjadi tulang punggung. Data kepemilikan perlu dapat ditelusuri lintas lapisan, konsisten definisinya, dan memiliki jejak audit yang jelas. Selain memperkuat pelaporan, Indonesia perlu membuat transparansi bekerja sebagai insentif pasar. Salah satu gagasan yang dapat dipakai adalah penilaian transparansi kepemilikan emiten yang dipublikasikan berkala, dengan metodologi terbuka yang dapat diaudit. Skor tinggi memberi sinyal risiko lebih rendah dan memperluas akses investor institusi, sementara skor rendah mendorong perbaikan yang terukur.
Waktu tidak berpihak pada reformasi yang lambat. Pasar global menilai langkah konkret, aturan terbit, data tersedia, pengawasan berjalan, dan penegakan terlihat. Jika reformasi berhenti pada janji, risiko downgrade tetap ada, dan kepercayaan jangka panjang akan terkikis.
Ancaman downgrade seharusnya menjadi katalis lompatan institusi. Reformasi harus berbasis data yang bisa dicek, bukan slogan. Fokuskan pada keterbukaan pemilik akhir, penguatan infrastruktur data kustodian, pengawasan transaksi yang lebih cerdas, dan penegakan yang konsisten. Jika itu dilakukan, Indonesia bukan hanya menghindari penurunan status, tetapi membangun pasar modal yang lebih dipercaya dan lebih efisien untuk membiayai pertumbuhan berkualitas. Ini mendesak.
